Bak Bom Waktu yang Meledak, Tiba-tiba Anies Baswedan Sebut Pemerintah Pusat Punya Hutang Sebesar Rp 2,5 Triliun Ditengah Pandemi Corona

Bak Bom Waktu yang Meledak, Tiba-tiba Anies Baswedan Sebut Pemerintah Pusat Punya Hutang Sebesar Rp 2,5 Triliun Ditengah Pandemi Corona

SajianSedap.com - Sosok Gubernur Anies Baswedan kini blak-blakan bocorkan hutang pemerintah pusat.

Sindiran tentang pemerintahan Presiden Jokowi masih punya 'utang' kepada pemprov DKI Jakarta.

Hal tersebut diutarakan di hadapan Karni Ilyas di acara Talkshow ILC TV One, Selasa (12/5/2020) malam.

Dirinya sekaligus membenarkan penah gontok-gontokan dengan tiga Menteri Presiden Jokowi soal bantuan sosial atau Bansos.

Bermula saat Karni Ilyas menanyakan asal muasal uang Rp 5,1 triliun yang dituntut Anies ke pemerintah pusat.

Alhasil pemimpin ibukota itu sempat diejek tak punya uang untuk bantu warganya menghadapi masa pelik ini.

Baca Juga: Where To Stay in Puncak: Pullman Ciawi Vimala Hills Resort, The Perfect Retreat from City Life

Baca Juga: From Dishwasher To Restaurateur, Chef Arnold Poernomo Reveals His Secrets for Successful Restaurants!

"Kenapa ada yang krusial lagi soal anggaran. Soal Rp 5,1 T yang katanya ternyata GUbernur DKI ternyata nggak punya dana untuk 1 juta orang," tanya Karni Ilyas

Seketika dibantah tegas mantan Menteri Pendidikan itu.

Hutang Pemerintah Pusat

"Informasi tentang tidak ada uang itu tidak benar."

"DKI ini sudah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk BTT penanganan Covid"

"Ini untuk kesehatan, untuk Bansos, dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan,"

Dia sekaligus membantah isu miring soal tidak adanya anggaran DKI Jakarta.

"Sehingga secara anggaran, ada anggarannya Alhamdulillah."

Baca Juga: Jangan Coba-coba Langgar PSBB, Anies Baswedan Tegaskan Restoran yang Abaikan Himbauan Ditengah Pandemi Corona Akan Didenda Rp 10 Juta!

Baca Juga: Tak Terima Dirinya Diremehkan, Anies Baswedan Blak-blakan Bongkar Anggaran Selangit yang Disiapkan Pemprov DKI Untuk Sembako Masyarakat

"Tentu ada batas dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. tetapi untuk Bansos ini kita tidak ada kendala"

Selanjutnya dia membahas keadaan sebenarnya adalah tantangan cashflow atau aliran kas.

Hal tersebut terjadi karena pajak sebagai pendapatan utama DKI Jakarta merosot di masa Pandemi.

Meski demikian pihaknya menjamin dana kas masih sangat aman.

Artikel Berlanjut Setelah Video Berikut Ini

Salah satu sumber dana yang membantu cashflow DKI Jakarta aman karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sudah masuk.

"Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya Rp 5,1 triliun," kata Anies.

Baca Juga: Terlalu Banyak yang Salah Sasaran, Anies Baswedan Diminta Turun Langsung agar Sembako Sampai di Depan Pintu Rumah Warga

Baca Juga: Dianggap Tak Konsisten, Anies Baswedan Dapat Teguran Keras dari Tangan Kanan Jokowi Mengenai Data Bantuan Sembako yang Salah Sasaran

Dia menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah pusat.

"Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April (2020) kemarin itu sudah dibayarkan Rp 2,6 tirliun,"

Artinya pemerintah pusat masih punya utang ke provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun.

"Jadi masih ada sisa Rp 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jakarta," kata Anies.

"Begitu itu dibayarkan kita memiliki kelonggaran likuiditas,"

Baca Juga: Selama ini Diam, Anies Baswedan Beri Peringatan Warga yang Nekat Mudik di Tengah Corona, 'Belum Tentu Bisa Pulang'

Baca Juga: PSBB Jakarta Tuai Perbedaan Pendapat Antara Anies Baswedan dan Menteri Perhubungan, Jokowi Angkat Bicara: 'Aturan Harusnya yang Benar!'

"Jadi anggaran insya Allah Ada. Tantangan sempat ada di cashflow tapi dengan kemarin baru 50 persen dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta."

"Kita masih menunggu 50 persen lainnya," jelasnya.

Blak-blakan Diserang 3 Menteri Jokowi

Dalam kesempatan yang sama dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dan tiga menteri terkait Bansos.

Sebelumnya dikutip dari tribunWow, tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menurut menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal Bansos di DKI Jakarta.

Baca Juga: Banyak Pejabat Di Jakarta Terima Bantuan Sembako selama PSBB, Anies Baswedan Salahkan Hal ini, 'Tidak Mungkin Sempurna'

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Kasus Corona Di Jakarta akan Menyentuh Angka 8.000, 'Dalam Waktu Dekat ini'

Ada mengira bantuan akan diberikan kepada warga per orang, padahal justru akan dibagikan per kepala keluarga.

Selanjutnya kata dia, ada pihak yang mengira warga DKI akan mendapatkan bantuan dobel atau dua kali.

Yang sebenarnya terjadi DKI berinisiatif menyalurkan Bansos sembako menggunakan pendanaan dari Pemprov di awal masa PSBB.

Hal ini untuk mengisi kekosongan Bansos pemerintah pusat yang masuk terlambat.

"Tentang dobel. Tidak ada dobel di sini. Karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi,"

"Tujuannya adalah untuk mengisi rongga tadi. PSBB ditetapkan tanggal 10 bantuan dari pemerintah pusat baru mulai tanggal 20 April,"

Baca Juga: Jumlah Pasien Sembuh Corona Lampaui Angka Kematian, PSBB Jakarta Akan Diperpanjang! Anies Baswedan: 'Wabah Ini Tidak Bisa Selesai'

Baca Juga: PSBB Jakarta Gagal! Banyak Ditemukan Pelanggaran Hari ke-4, Anies Baswedan: 'Sejauh Ini, Belum Ada Sanksi yang Jelas'

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Giliran Anies Baswedan Sindir Pemerintahan Jokowi, Ternyata Ada Utang Belum Dibayar Sejak 2019

PROMOTED CONTENT